Deklarasi Kampanye Damai Digelar, Provinsi Papua Pegunungan Siap Menyambut Pesta Pemilu, Kasdim 1702 Jayawijaya: Kami Siap Mengamankan 

Wamena - Kasdim 1702/Jayawijaya Menghadiri Kampanye Deklarasi Damai Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertempat di patung Salib Wio Silimo Selasa (24/09/2024). 

Kegiatan Kampanye Damai ini di hadiri oleh beberapa TNI-Polri, Pejabat KPU serta kedua Bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. 

Baca juga: Satgas TMMD Mimika Hibur Warga Dengan Acara Nonton Bareng

Dalam sambutannya PJ. Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan bahwa pelaksanaan deklarasi kampanye damai tahun 2024,  merupakan awal bagi kita semua untuk menentukan bagaimana pandangan terhadap Papua Pegunungan yang akan dibawakan oleh para calon pemimpin-pemimpin kita nantinya. 

"Deklarasi merupakan pengungkapan pengumuman pernyataan, sekalian perjanjian dalam mewujudkan Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur, adil (jurdil), melaksanakan kampanye secara damai, aman, tertib, berintegritas, tanpa hoak, serta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku", Ucap PJ. Gubernur. 

Baca juga: Dansatgas Yonif MR 412/Kostrad Berbagi di Pondok Pesantren

"Saya berpesan kepada kita semua untuk dapat menjaga situasi agar tetap kondusif, dan juga agar tetap bisa terkoordinir dengan baik, agar seluruh masyarakat papua pegunungan bisa turut terlibat secara aktif pada pelaksanaan kampanye 2024 ini", tutupnya. 

Dilain kesempatan, Kasdim 1702/JWY Kapten Inf Romadlon menyampaikan bahwa akan mengawal Pilkada serentak di wilayah Papua Pegunungan dengan Netral dan Profesional. 

Baca juga: Satgas TMMD Reg Ke-114 Mimika Bantu Warga Kp. Atapo yang Sedang Kedukaan

"Kami dari pihak TNI akan bersinergi dengan Polri guna menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses kampanye hingga selesai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pihak keamanan diwilayah pegunungan", ucap Kasdim. 

Kegiatan deklarasi ini dilanjutkan dengan pembacaan naskah deklarasi oleh kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta penandatanganan naskah oleh seluruh pimpinan yang terkait. 

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik