Polisi Fasilitasi Kepulangan Pengungsi Warga Karya Bumi Besum Jayapura 

JAYAPURA - Puluhan truk dinas dari Polres Jayapura dan Brimobda Polda Papua fasilitasi kepulangan ratusan pengungsi yang mengamankan diri akibat konflik sosial yang terjadi pada 1 Januari 2024. 

Proses pemulangan pada Sabtu (6/1/2024) tersebut dilakukan secara bergantian, mengangkut para pengungsi dari posko di Distrik Nimbokrang untuk kembali ke kediaman mereka di Kampung Karya Bumi Besum.

Baca juga: Cegah Kelangkaan, Polri Ungkap 6 Polda Usut Kasus Dugaan Penyalahgunaan BBM

Pemulangan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sehari sebelumnya antara Forkopimda, Tokoh Adat, Masyarakat, keluarga korban alm. Daud Bano, serta aspirasi dari dewan adat Grime Nawa Sadrak Wamebu.

Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen, S.I.K., M.H, membenarkan bahwa pemulangan dilakukan sebagai bagian dari upaya perdamaian. 

Baca juga: Polda Papua Terjunkan 380 Personel Bantu Penanganan Banjir dan Longsor di Jayapura

Ia menyampaikan, sebanyak 850 pengungsi dipulangkan dalam kegiatan yang diawasi langsung oleh para pemimpin lokal dan aparat keamanan, termasuk Asisten Bidang III Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura dan Kabag Ops Polres Jayapura, Kompol Septen P. Sianturi, S.H.

"Walaupun situasinya sempat kondusif, namun kami tetap melakukan pengamanan dengan menyiagakan ratusan personel gabungan Polres Jayapura, BKO Brimob Polda Papua, serta TNI di Kampung Karya Bumi untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan yang dapat memanas, " ujar Kapolres.

Baca juga: Prosesi Penghormatan dan Penyerahan 8 Korban Penembakan KKB ke Keluarga

AKBP Fredrickus mengungkapkan bahwa masih ada 43 pengungsi yang belum mau pulang karena trauma atas peristiwa yang terjadi. 

“Pihak Kepolisian menghimbau agar masyarakat, khususnya warga Kampung Karya Bumi, dapat kembali beraktivitas seperti biasa dan terus menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman, ” tuturnya. (*) 

Baca juga: Terkait Dukungan ETLE, Kapolri Beri Penghargaan Kepada Gubernur Jatim dan Beberapa Kepala Daerah Serta Stakeholder Lainnya